Tinjauan Setahun Kinerja Pencapaian Program NAWA CITA Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla

 

Pada kampanye Pilpres 2014 yang lalu pasangan Jokowi-Jusuf Kalla mendengungkan program yang bernama NAW CITA. Jika terpilih Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla merancang sembilan agenda prioritas jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. 

Dengan mengusung visi 'Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong'. Visi itu ditegaskan sebagai sebuah Jalan Perubahan.  

Berikut inti dari sembilan program (Nawa Cita) tersebut:

1. Kami akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 
2. Kami akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 
3. Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.  
4. Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.  
5. Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar wajib belajar 12 tahun bebas pungutan.  
6. Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 
7. Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 
8. Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan.  
9. Kami akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

Untuk mengetahui sejauh mana kinerja pemeritahanJokowi-Jusuf Kalla dalam mengimplementsikan NAWA CITA selama kurun waktu  satu tahun pemerintahan (Oktber 2014-Oktober 2015) telah dilakukan survey oleh berbagai lembaga dan pendapat beberapa orang pakar.

Kinerja pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla belum membuat Publik Puas, dari hasil survey yang dilakukan oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Ekonomi Publik (Kedai Kopi), tingkat kepuasan publik masyarakat terus menurun. Dari 384 responden, 54,7 persen menyataan tidak puas, sedangkan 44,3 persen puas dengan kinerja pemerintah.

Hal senada disampaikan Lembaga Survei Poltracking dan Saiful Mujani Research and Consultant (SMRC) merilis hasil survey, terkait kinerja setahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Kedua lembaga survei itu secara umum menilai kondisi pemerintahan tidak mengalami perubahan.

Direktur Eksekutif  SMRC Djayadi Hanan mengatakan, ‎selama setahun pemerintahan, publik menilai kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla secara umum tidak menjadi lebih baik, bahkan cenderung negatif‎.

Data hasil survei SMRC, 41% responden menyatakan kondisi ekonomi nasional lebih buruk dibanding tahun lalu. Hanya 22% yang menyatakan lebih baik.

SMRC melakukan survei terhadap 1.220 responden berusia di atas 17 tahun yang dipilih secara acak, dengan metode multistage random sampling. Dari jumlah tersebut, responden yang dapat diwawancarai secara valid 1.027 responden. Waktu pengumpulan data dilakukan selama 7-13 Oktober 2015. Adapun, margin of error atau tingkat kesalahan survei tersebut 3,1%.

‎Sementara itu, Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha menuturkan, dari hasil survei setahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, kondisi Indonesia mengalami stagnasi.

Hasil survei Poltracking, 42,32 % publik berpendapat demikian. Survei itu dilakukan pada 7-14 Oktober 2015, dengan jumlah responden 1.200 orang.

Demikian pula hasil survei Indo Baromater menunjukkan sebanyak 47,3 % responden kurang puas atas kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kala, sementara 44,8 % lainnya cukup puas. Ketidak- puasan didominasi masalah faktor ekonomi selama setahun ini

Sebenarnya sorotan atas kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sudah mendapatkan perhatian publik sejak 100 hari kerja pertamanya. Keraguan publik itu muncul seiring diangkatnya pimpinan penegakan hukum yang dianggap tidak tepat.

Ada delapan komponen yang membuat publik tidak puas, sebagian besar terkait dengan faktor ekonomi antara lain:

1. Melemahnya nilai tukar Rupiah sampai level Rp 14 ribuan, mengakibatkan banyak usaha yang kolaps bahkan gulung tikar berakibat merumahkan karyawan, yang semakin menyumbang banyaknya pengangguran baru.Industri yang terdampak antara lain: Tekstil/Garmen, Tambang, dan industri yang berbahan baku dominan dari impor.
2. Lambannya Penanganan Kabut Asap, termasuk masih lambannya penerapan sangsi hukum bagi pembakar hutan
3. Harga BBM yang dipatok pemerintah terlalu mahal
4. Susahnya mendapatkan pekerjaan (tingkat pemutusan hubungan kerja/PHK yang tinggi)
5. Buruknya kinerja para menteri, menteri dianggap tidak bisa mengimplementasikan pesan NAWACITA. Ditunjang lagi tidak tepatnya penunjukan para menteri dan pejabat negara setingkat menteri dan sering terjadi miskomunikasi dengan sesama menteri anggota kabinet. Adanya reshuflle kabinet I dan ada rencana akan Reshufle II ?
6. Melambungnya harga-harga barang dan jasa
7. Menurunnya harga-harga komoditi ekspor, sehingga tidak ekonomis lagi untuk diusahakan seperti: Karet dan Kelapa Sawit
8. Biaya kesehatan yang semakin tidak terjangkau.
9. Penegakan hukum yang mengkhawatirkan, terutama tidak maksimalnya keberpihakan pemberantasan korupsi, pelemahan terhadap KPK masih berjalan terus dengandibiarkannya revisi UU KPK 

Banyak persoalan yang belum bisa diatasi dalam satu tahun  Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla karena warisan dari pemerintahan sebelumnya. Karena itu, hal yang harus ditekankan yaitu mengubah arah pembangunan sesuai visi dan misi pemerintah saat ini

  

Pendapat masyarakat “secara umum mantan Walikota Solo ini dianggap belum mampu menjadi president, belum bisa mencapai ekpektasi masyarakat yang tinggi, apalagi bagi masyarakat yang memilih pasangan ini, mereka menganggap belum ada perubahan yang significant bila dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya”.

Namun tanggapan berbedah disampaikan Jusuf Kala terkait dengan evaluasi setahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla: “kondisi relatif terkendali, hanya masalah ekonomi yang menjadi sorotan utama, pemerintah berusaha mati-matian membawa Indonesia tidak masuk dalam krisis ekonomi. ‎Kalau kita bicara bidang politik setahun ini oke bagus. Stabil nih. Kalau bicara keamanan relatif baik, tidak dibanding dengan banyak negara. Sosial juga saya kira. Ya mungkin ada letupan satu dua, tapi umumnya itu berjalan baik, tenanglah umumnya. Kalau soal ekonomi kita tahu semua bermasalah,"

Sejujurnya memang sudah ada kemajuan selama satu tahun pemerintahan Jokowi–Jusuf Kalla, meliputi kemajuan di sektor-sektor

1.   Infrastruktur

2.   Pertanian.

3.   Kondisi politik secara umum cukup terkendali

4.   Keamanan relatif baik, tidak dibanding dengan banyak negara.

5.   Sosial cukup stabil

Kedepannya untuk menunjang percepatan ekonomi telah dikeluarkan Paket-Paket Kebijakan Ekonomi I – IV mencakup : 

1. Paket kebijakan pertama: deregulasi untuk memperkuat konsistensi dan memangkas peraturan yang menghambat daya saing industri nasional, mempercepat proyek stategis nasional dan meningkatkan investasi di sektor properti. 
2. Paket kebijakan ekonomi kedua: Keringanan pajak, Kemudahan perizinan investasi, serta penurunan pajak deposito.  
3. Paket kebijakan ekonomi ketiga:  Kebijakan penurunan harga BBM, gas dan listrik, Perluasan wirausahawan penerima KUR, Penyederhanaan izin pertanahan dalam kegiatan penanaman modal, dan Dukungan Paket Ketiga dari Sektor Keuangan (menerbitkan enam peraturan kemudahan bagi industri keuangan) 
4. Paket Kebijakan Ekonomi keempat: perbaikan sistem pengupahan, tindak lanjut Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk ekspor serta mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK)

Lewat paket kebijakan ekonomi jilid I-1V yang dikeluarkan oleh pemerintah telah memberikan sentimen positif ke pasar dengan semakin baiknya nilai tukar rupiah dan IHSG. Semoga hal ini akan berjalan stabil dan konsisten. Aamiin YRA.

(Info dari berbagai sumber)